Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan Pekerja Penerima Upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan
Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik secara mandiri maupun melalui perusahaan bagi karyawan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2011 pemerintah Indonesia memerintahkan setiap perusahaan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawan/pekerjanya dengan cara mendaftarkan setiap karyawan menjadi peserta BPJS kesehatan.

Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan lebih ringan dari pada BPJS mandiri. Jadi, bagi anda karyawan yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebaiknya segera mendaftar sebelum batas akhir, 1 Januari 2019.

BPJS Kesehatan Perusahaan

Peserta BPJS pekerja penerima upah (PPU) atau yang lebih dikenal peserta BPJS perusahaan atau badan usaha adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan diberikan upah atau gaji. Iuran BPJS kesehatan pekerja penerima upah (PPU) dan anggota keluarganya ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan itu bekerja.

Dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan pekerja penerima upah (PPU) berjumlah paling banyak 5 orang yang terdiri dari istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Apabila iuran lebih dari 5 orang, misalnya ditambah orang tua atau mertua karyawan maka karyawan wajib membayar 1% tambahan iuran per bulan.

Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan

Sistem iuran yang dibebankan kepada peserta BPJS PPU sangat jauh berbeda dengan sistem iuran BPJS mandiri. Iuran BPJS kesehatan ini menggunakan sistem persentase gaji pokok, yaitu sebagian dibayarkan oleh pekerja (dipotong dari gaji), dan sebagian lagi dibayarkan oleh perusahaan.

Kalau dalam BPJS mandiri besar kecilnya iuran dipengaruhi oleh kelas BPJS yang diambil, tapi kalau BPJS perusahaan besar kecilnya iuran sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya gaji pokok yang mereka terima dan juga jenis pekerjaannya.

Semakin besar gajinya maka iuran bulanannya pun semakin besar, begitu pula sebaliknya semakin kecil gajinya maka semakin kecil pula iurannya.

Penentuan hak kelas rawat dan dasar perhitungan iuran BPJS kesehatan diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes). Dengan ketentuan sebagai berikut :
  • 4% dibayar oleh perusahaan
  • 1% dibayar karyawan diambil dari potong gaji
Total 5% iuran yang harus dibayar oleh perusahaan.

Iuran BPJS Kesehatan Karyawan

Jika anda bekerja disebuah perusahaan, dengan gaji Rp. 4.000.000,- maka perusahaan tersebut akan membayar iuran BPJS Kesehatan atas nama anda sebesar Rp. 200.000,- (5% x Rp. 4.000.000,-) rinciannya :

Perusahaan : 4% x Rp. 4.000.000,- = Rp. 160.000,-
Anda (potong gaji) : 1% x Rp. 4.000.000,- = Rp. 40.000,-

Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp. 200.000,- ini bisa untuk 5 orang (suami, istri dan 3 orang anak). Hak perawatan yang didapat adalah Kelas 2.

Iuran ini lebih murah dibandingkan dengan iuran peserta mandiri, dimana untuk perawatan Kelas 2 sebesar Rp. 255.000,- (Kelas 2 @Rp. 51.000 x 5 orang).

Hak Peserta BPJS Kesehatan Untuk Karyawan

  1. Perawatan Kelas 1 diberikan untuk pekerja dengan upah/gaji serta tunjangan tetap diatas 1,5 hingga 2 kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin (1 anak). Gaji lebih dari 1,5 sampai 2x PTKP K/1 atau sekitar Rp. 3.543.751,- hingga Rp. 8.000.000,-
  2. Perawatan Kelas 2 diberikan kepada pekerja dengan gaji/upah dan tunjangan tetap sampai dengan 1,5 penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan minimal 1 anak. Gaji kurang dari/sama dengan 1,5 x PTKP K/1 atau sebesar Rp. 3.543.750,- dengan minimal gaji dan tunjangan tetap adalah UMK.

Perhitungan PTKP K1 adalah sebagai berikut :
  • WP sendiri : Rp. 24.300.000
  • Kawin : Rp. 2.025.000
  • K/1 : Rp. 2.025.000

Intinya bagi karyawan yang memiliki penghasilan lebih dari 4 juta sampai 8 juta mendapatkan perawatan BPJS kesehatan Kelas 1, dan bagi karyawan yang penghasilannya maksimal 4 juta mendapatkan perawatan BPJS kesehatan Kelas 2.

Bagi karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja, maka kesertaan BPJS kesehatan akan dinonaktifkan. Sehingga anda harus ke kantor BPJS lagi untuk mengurus pemindahan BPJS dari perusahaan ke mandiri agar tetap mendapatkan fasilitas kesehatan dari BPJS kesehatan.

Namun apabila karyawan di PHK maka kepesertaan masih berlaku sampai 6 bulan kedepan sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2013.

Mengecek Iuran BPJS Perusahaan

BPJS akan mengirimkan jumlah tagihan iuran yang harus dibayar melalui email perusahaan setiap bulannya. Jadi untuk mengecek iuran BPJS Perusahaan, lihat email masuk setiap awal bulan. Biasanya tanggal 1-5 sudah ada email masuk dari BPJS, atau bisa juga mengecek melalui loket pembayaran seperti :
  • Alfamart
  • Indomaret
  • Kantor Pos
  • ATM Bank BNI, BRI, dan Bank Mandiri

Untuk informasi lebih lanjut, anda bisa menghubungi Call Center BPJS Kesehatan 24 Jam di 1500400

Demikian informasi tentang Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan Pekerja Penerima Upah (PPU). Semoga bermanfaat. [www.pediansa.com]

Belum ada Komentar untuk "Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan Pekerja Penerima Upah (PPU)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel